Karhutla Terus Berulang, Gagasan Desa Mandiri Siaga Bencana Mengemuka

Samarinda - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang di Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong perlunya kesiapsiagaan yang tidak hanya mengandalkan respons ketika bencana terjadi. Kemampuan masyarakat di tingkat desa dinilai perlu diperkuat agar dapat menghadapi berbagai risiko secara lebih mandiri.
Gagasan membentuk desa mandiri yang siaga bencana tersebut dikemukakan dalam podcast The Voice of Tropical Rainforest bertema Karhutla: Identifikasi Risiko Kesehatan Masyarakat dan Strategi Sikap serta Ketahanan Komunitas yang digelar pada Rabu (09/09/2026).
Ketua Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, Siswanto, M.Kes, mengatakan pengalaman menghadapi berbagai bencana perlu dijadikan dasar untuk memperkuat upaya mitigasi.
Menurutnya, masyarakat dan pemerintah tidak semestinya baru mempersiapkan kebutuhan setelah dampak bencana mulai dirasakan. Perencanaan dapat dilakukan berdasarkan pengalaman serta potensi risiko yang telah diketahui.
"Kita bicara tentang pencegahan dan cara mengatasi kalau sudah terjadi bagaimana cara mengatasi masalah yang diakibatkan oleh karhutla khususnya, asap ini," ujar Siswanto.
Ia menilai pemerintah desa dapat memiliki peran lebih besar dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat. Desa, menurutnya, tidak hanya perlu dipikirkan dari sisi pembangunan rutin, tetapi juga kemampuan menghadapi persoalan kesehatan, ekonomi maupun bencana.
"Padahal kita sudah punya rancangan untuk membuat yang namanya desa mandiri yang siaga bencana, mau bencana apa pun," ungkap Siswanto.
Gagasan tersebut antara lain muncul dari pengalaman saat pandemi COVID-19, ketika ketersediaan tabung oksigen menjadi salah satu persoalan dalam pelayanan kesehatan.
Siswanto mempertanyakan apakah kebutuhan seperti oksigen seharusnya hanya dipenuhi dari tingkat provinsi. Menurutnya, kesiapan dapat dibangun lebih dekat dengan masyarakat melalui jejaring yang tersedia di tingkat desa.
Konsep tersebut, lanjutnya, dapat disiapkan dengan memperhitungkan kebutuhan yang mungkin muncul ketika bencana terjadi. Dalam menghadapi dampak asap karhutla, misalnya, kebutuhan oksigen dan masker dapat menjadi bagian dari kesiapsiagaan.
Ia juga mendorong terbentuknya jejaring yang memungkinkan kebutuhan tersebut tersedia lebih dekat dengan masyarakat, sehingga tidak selalu menunggu bantuan dari wilayah lain.
Kesiapsiagaan berbasis desa dinilai penting karena tidak semua wilayah memiliki akses yang sama terhadap fasilitas maupun informasi kesehatan.
Siswanto menyoroti keterbatasan jaringan komunikasi di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut dapat menjadi kendala ketika masyarakat membutuhkan pertolongan atau petugas kesehatan harus melakukan koordinasi dalam situasi darurat.
"Saya pernah berkunjung ke salah satu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di wilayah agak terpelosok, tidak ada sinyal sama sekali di Puskesmasnya,” ungkap Siswanto.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena keterlambatan komunikasi dapat menjadi risiko ketika terjadi keadaan darurat.
Selain akses komunikasi, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dan peralatan kesehatan juga menjadi persoalan, terutama di wilayah pedalaman.
"Nah, itu baru permasalahan tentang ketersediaan SDM dengan ketersediaan akses, belum lagi peralatan lagi. Nah, peralatan enggak semuanya kita yang lengkap itu cuma di kota," ujarnya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesiapsiagaan desa tidak hanya berkaitan dengan keberadaan fasilitas kesehatan. Ketersediaan SDM, peralatan, akses komunikasi, serta sistem koordinasi juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan.
Gagasan desa mandiri siaga bencana kemudian menjadi salah satu pendekatan yang ditawarkan untuk menghadapi karhutla maupun bencana lainnya secara lebih terencana.
Dengan kesiapsiagaan yang dibangun sejak tingkat komunitas, desa diharapkan memiliki kemampuan lebih kuat dalam menghadapi kondisi darurat dan melindungi masyarakat ketika karhutla kembali terjadi.