Resmi Diluncurkan, SDGs Business Registration Jadi Instrumen Baru Pemetaan UMKM Kaltim

Samarinda - SDGs Business Registration resmi diluncurkan di Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai instrumen baru untuk memperkuat pemetaan kondisi dan kebutuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.

Program tersebut merupakan hasil kolaborasi Universitas Mulawarman (Unmul) melalui SDGs Center bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim.

Program tersebut diluncurkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (29/09/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Pusat Penelitian Ibu Kota Nusantara (IKN) dan SDGs Universitas Mulawarman, Dr. Bramantika Oktavianti, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul Prof. Dr. Rahmawati, MM., Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim Bayu Adi Hardiyanto, serta SDGs Center Unmul Samarinda Masayu Widiastuti.

Selain itu, kegiatan turut dihadiri perangkat daerah, akademisi, perbankan, pelaku UMKM, serta sejumlah pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan ekosistem usaha dan pembangunan berkelanjutan di Kaltim.

Kehadiran SDGs Business Registration diarahkan untuk menghasilkan basis data UMKM yang lebih terukur. Data tersebut diharapkan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi, kebutuhan, serta potensi pengembangan usaha di berbagai wilayah Kaltim.

Informasi yang dihimpun melalui registrasi mencakup kepemilikan usaha, jenis usaha, lokasi, legalitas, jumlah tenaga kerja, kebutuhan modal, hingga kebutuhan pengembangan usaha lainnya.

Dengan data yang lebih lengkap, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dapat melakukan pemetaan UMKM secara lebih sistematis.

Data tersebut nantinya dapat digunakan untuk memetakan kondisi usaha, menyusun klaster UMKM, menentukan bentuk pembinaan, hingga membuka peluang kerja sama antarpelaku usaha.

Sekda Kaltim Sri Wahyuni mengatakan penguatan ekonomi daerah tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan makro, investasi, dan pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, fondasi ekonomi juga perlu dibangun dari masyarakat melalui pengembangan UMKM yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam perekonomian daerah.

“UMKM sudah menjadi lembaga usaha masyarakat yang teruji dalam berbagai dinamika ekonomi. Kita melihat sendiri ketika pandemi COVID-19, banyak UMKM yang mampu bertahan dan beradaptasi, meskipun tidak sedikit pula yang terdampak,” ujarnya.

Sri Wahyuni menilai pengalaman selama pandemi menjadi pelajaran penting bahwa UMKM perlu terus diperkuat sebagai bagian dari fondasi perekonomian masyarakat di Kaltim.

Karena itu, pendataan menjadi salah satu aspek penting untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi dan kebutuhan pelaku usaha.

“Kita membutuhkan profil UMKM yang lebih jelas, mulai dari kepemilikan, jenis usaha, lokasi, legalitas, jumlah tenaga kerja, kebutuhan modal, hingga berbagai kebutuhan pengembangannya,” jelasnya.

Data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan stakeholder dalam menentukan bentuk intervensi maupun pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM.

Di sisi lain, pengembangan UMKM juga sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam mendorong penciptaan lapangan kerja, pekerjaan produktif, inovasi, peningkatan produktivitas, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, Ketua panitia pelaksana Masayu Widiastuti mengatakan peluncuran SDGs Business Registration bukan sekadar memperkenalkan sistem registrasi, melainkan menjadi langkah bersama untuk membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan di Kaltim.

Menurutnya, pencapaian SDGs bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, komunitas, media, dan seluruh pemangku kepentingan memiliki peran dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dunia usaha, termasuk UMKM, telah memberikan kontribusi melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi masyarakat, inovasi, serta berbagai upaya menjaga keberlanjutan.

Namun, kontribusi tersebut belum seluruhnya terdokumentasi dan terhubung secara sistematis dengan agenda pembangunan daerah.

“SDGs Business Registration diharapkan dapat menjadi jembatan yang menghubungkan praktik-praktik baik dunia usaha dengan agenda pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Melalui registrasi tersebut, data mengenai kontribusi dunia usaha diharapkan dapat memperkuat basis data, monitoring, dan evaluasi, sekaligus dikembangkan menjadi bagian dari ekosistem kolaborasi pembangunan.

Tim juga telah menyusun panduan Business Registration dan aplikasi, menyiapkan dashboard pengisian data, serta melakukan pengenalan dan pelatihan kepada para pelaku UMKM.

Selain itu, dilakukan verifikasi terhadap data yang telah terdaftar di bawah koordinasi Sekretariat SDGs Center Daerah.

Lebih lanjut, Perwakilan SDGs Center Unmul Dedy Cahyadi mengatakan program tersebut tidak berhenti pada proses registrasi.

Unmul juga menyiapkan pembinaan dan mentoring bagi pelaku UMKM yang membutuhkan penguatan kapasitas.

Perguruan tinggi, menurutnya, memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pelaku usaha mengembangkan bisnis, termasuk dalam aspek pemasaran, sumber daya manusia, dan pengelolaan usaha.

“Dengan adanya sumber daya yang ada di universitas, kami berharap dapat membantu teman-teman UMKM mencapai tujuan yang ingin dicapai, terutama bagi mereka yang masih membutuhkan pendampingan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kolaborasi Unmul dan JICA dalam pengembangan SDGs Business Registration telah berjalan sekitar satu hingga dua tahun.

Selama proses tersebut, manfaat business registration diperkenalkan kepada pemerintah, pelaku UMKM, perbankan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dalam pelaksanaannya, Unmul dan JICA juga bekerja sama dengan Bappeda Provinsi Kaltim untuk mendukung pengembangan serta pemanfaatan program dalam konteks pembangunan daerah.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas dukungan kepada pelaku UMKM, terutama dalam pengembangan pemasaran, sumber daya manusia, dan berbagai aspek usaha lainnya.

“Harapannya, dengan kerja sama berbagai stakeholder ini, kita bisa membantu teman-teman UMKM untuk dapat lebih berkembang, terutama dari sisi pemasaran, sumber daya manusia, dan berbagai aspek lainnya,” katanya.

Program tersebut juga ditempatkan dalam kerangka pencapaian SDGs yang memiliki target hingga 2030.

Karena itu, upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan secara bertahap dan konsisten.

“Kalau dari target SDGs, sebenarnya tahun 2030 merupakan target akhirnya. Kami berharap dalam jangka waktu satu tahun setidaknya ada satu tujuan yang bisa tercapai,” ujarnya.

Sementara itu, Perwakilan JICA Indonesia Michael Permana Rinaldi turut mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Kaltim dan Unmul terhadap pelaksanaan program tersebut.

Michael mengatakan SDGs Business Registration merupakan bagian dari kerja sama bilateral Jepang dan Indonesia dalam mendukung implementasi SDGs.

“Saya sebagai perwakilan JICA mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Universitas Mulawarman. Ini merupakan proyek bilateral antara Jepang dan Indonesia, khususnya antara pemerintah kedua negara,” ujarnya.

Menurut Michael, waktu menuju target SDGs 2030 semakin terbatas. Namun, pencapaian pembangunan berkelanjutan membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Pekerjaan SDGs ini bukan hanya pekerjaan satu negara atau satu daerah saja. Ini merupakan pekerjaan global,” jelasnya.

Karena itu, JICA akan melanjutkan kolaborasi dengan pemerintah Indonesia dan berbagai pihak melalui sejumlah inisiatif yang berkaitan dengan implementasi SDGs.

“Kami dari JICA juga akan terus membantu Pemerintah Indonesia melalui berbagai inisiatif lainnya yang berkaitan dengan implementasi SDGs di tahun-tahun ke depan,” katanya.

Peluncuran SDGs Business Registration menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem UMKM Kaltim yang lebih terdata dan terhubung.

Pemanfaatan data tersebut dapat menjadi dasar untuk memperkuat pendampingan, pemasaran, jejaring usaha, riset, hingga pengembangan produk.

Dengan dukungan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya, SDGs Business Registration diharapkan dapat memperkuat pemetaan UMKM sekaligus mendukung pengembangan usaha dan agenda pembangunan berkelanjutan di Kaltim.